Lembaga Lembaga negara indonesia

1. MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN, 

    memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengubah UUD

2. Presiden, yang berkedudukan dibawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan 

    kedalam beberapa jenis:

a. Kekuasaan penyelenggaran pemerintahan;

b. Kekuasaan didalam bidang perundang undangan, menetapakn PP, Perpu;

c. Kekuasaan dalam bidang yustisial, berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;

d. Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

    perjanjian dengan Negara lain, mengangkat duta dan konsul.

3. DPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk  

    undang-undang (bersama-sama Presiden dan mengawasi tindakan presiden.

4. DPA, yang berkedudukan sebagai badan penasehat Presiden, berkewajiban memberikan jawaban atas 

    pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah

5. BPK, sebagai “counterpart” terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab 

    keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.

6. MA, sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang didalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi  

    oleh kekuasaan pemerintah.